PERJANJIAN KERJASAMA JASA MANAJEMEN

PERJANJIAN KERJASAMA

JASA MANAJEMEN

(Perantara Perdagangan)

NOMOR: 001/RTMART-HO/JSPM/2021

Pada hari ini sesuai tanggal digital, telah dibuat dan ditandatangani secara digital Perjanjian Kerjasama Jasa Manajemen berupa jasa perantara perdagangan barang selanjutnya disebut (“Perjanjian”), oleh dan antara: 

    1. Merchant, sesuai yang terdaftar pada perjanjian ini secara digital, adalah toko/warung yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di alamat yang terdaftar melalui aplikasi RTMART Merchant, dalam hal ini diwakili oleh Pemilik toko/warung yang terdaftar melalui aplikasi RTMart Merchant, selanjutnya akan disebut sebagai (“Pihak Pertama”); dan
    2. PT RTMART GRUP INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang dengan alamat lengkap di Perkantoran Green Office Park, gedung GOP 9, lantai 3, wing A, Sampora, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT RTMART GRUP INDONESIA, selanjutnya akan disebut sebagai (“Pihak Kedua”)

 

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama akan disebut sebagai (“Para Pihak”) dan sendiri-sendiri disebut sebagai (“Pihak”).

 Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

    Bahwa Pihak Pertama adalah toko/warung yang bergerak di bidang usaha yang menjual dan memasarkan berbagai barang dari berbagai merk kepada Consumer (konsumen); 
    Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dan jasa layanan perdagangan barang yang beroperasi di area seluruh wilayah Indonesia dalam hal ini bertindak sebagai jasa perantara dalam perdagangan; dan. 
    Bahwa Pihak Pertama setuju dan sepakat untuk menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan jasa sebagai perantara dalam  kegiatan perdagangan (sebagaimana didefinisikan di Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini) dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk menerima permintaan dari Pihak Pertama tersebut. 

 Berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dan membuat Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

    1. Pendapatan atas jasa adalah keuntungan atas pengelolaan jasa perantara perdagangan.
    2. Modal Kelola adalah dana dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk selanjutnya dikelola sebagai modal jasa perantara perdagangan.
    3. Merchant adalah toko/warung yang telah menggunakan Aplikasi RTMart Merchant.

 

PASAL 2

LINGKUP PERJANJIAN

    1. Pihak Kedua akan menerima modal Kelola berupa saldo digital yang telah di transfer menjadi dana, oleh pihak pertama ke rekening pihak kedua, untuk selanjutnya dipergunakan dalam jasa perantara perdagangan.
    2. Pihak Pertama bersedia membayarkan kepada pihak kedua pendapatan atas jasa modal kelola tersebut secara berkala pada setiap transaksi, berupa selisih antara harga yang di peroleh dari sumber barang dan harga yang diterima Merchant.

 

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

    1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama penggunaan aplikasi RTMart Merchant. 

 

PASAL 4

TATA CARA PEMBAYARAN

    1. Pihak Kedua akan menerbitkan tagihan jasa kepada pihak pertama secara berkala pada setiap transaksi. Pengaturan tagihan tersebut akan dituangkan dalam format invoice digital  yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
    2. Pihak pertama berkewajiban membayar tagihan atas kegiatan Kerjasama ini sesuai dengan yang tertera pada format invoice digital yang diterbitkan oleh pihak kedua sesuai nomor rekening yang tertera pada perjanjian ini.
    3. Para Pihak setuju dan sepakat dengan adanya Perjanjian ini, masing-masing Pihak akan mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan yang berlaku.
    4. Segala beban pajak dan retribusi baik yang langsung maupun tidak langsung timbul dengan adanya Perjanjian ini, khususnya tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh), menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan yang berlaku.

 

PASAL 5

Administrasi Operasional

    1. Pihak Pertama akan memberikan konfirmasi persetujuan atas transaksi tersebut setelah melakukan proses transaksi berupa restock barang melalui aplikasi RTMart Merchant. 
    2. Pihak kedua akan memberikan konfirmasi kepada kepada pihak pertama atas ketersediaan barang sebagai dasar penagihan atas jasa modal Kelola sebagai jasa perantara perdangan tersebut, yang selanjutnya proses transaksi dianggap tuntas pada saat barang tersebut telah diterima oleh pihak pertama. 

 

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

    1. Hak Pihak Kedua
    a. Memperoleh pendapatan atas manajemen jasa perantara perdangan melalui modal kelola yg diberikan kepada pihak Pihak Pertama yang akan diberikan secara berkala pada setiap transaksi. 
    2. Kewajiban Pihak Pertama

    Memberikan kebutuhan modal Kelola sesuai dengan order barang yang di proses melalui Aplikasi RTMart Merchant.


PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

    1. Hak Pihak Kedua
    a. Mendapatkan bagian imbal jasa atas kegiatan manajemen jasa perantara perdagangan sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
    b. Mendapatkan modal Kelola dan melakukan transaksi pembayaran yang diperlukan untuk terlaksananya kegiatan jasa perantara perdangan tersebut, setelah mendapatkan persetujuan dari pihak pertama melalui proses restock pada Aplikasi RTMart Merchant.
    2. Kewajiban Pihak Kedua
    a. Mengirimkan barang kepada pihak pertama sesuai konfirmasi dari proses restock melalui Aplikasi RTMart Merchant. 

 

PASAL 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN DAN AKIBAT-AKIBATNYA

    1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa berakhirnya Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
    2. Para Pihak setuju dan sepakat, bahwa pengakhiran Perjanjian selain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 di atas, dapat dilakukan oleh salah satu Pihak,  apabila salah satu Pihak melakukan cidera janji sebagai berikut (“Cidera Janji”):
    a. Salah satu Pihak dinyatakan jatuh pailit atau meminta penundaan pembayaran melalui pengadilan, atau dalam keadaan berhenti membayar, atau diletakkan dalam pengampuan, atau keuangannya/manajemennya mengalami kemerosotan sehingga tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
    b. Salah satu Pihak yang tersangkut suatu perkara atau perselisihan yang berakibat harta kekayaan salah satu Pihak disita (yang bersifat material) oleh Pihak lain siapapun juga ataupun Pengadilan; dan/atau
    c. Salahsatu Pihak yang terkait dengan Perjanjian ini dibubarkan dan/atau dilikuidasi; dan/atau.
    d. Salah satu Pihak tidak dapat atau gagal untuk mendapatkan perpanjangan ijin atau persyaratan administrasi lain dari Pihak berwenang untuk melakukan/meneruskan kegiatan usahanya; dan/atau.
    e. Salah satu Pihak tidak memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Apabila salah satu Pihak melakukan Cidera Janji maka Pihak yang melakukan Cidera Janji diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan Cidera Janji dari Pihak yang dirugikan.

    3. Dengan berakhirnya Perjanjian ini karena sebab-sebab apapun juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, sama sekali tidak menghalangi hak dan wewenang Pihak Kedua untuk menjalin dan melaksanakan kerjasama secara langsung di bidang jasa perantara perdangan dengan pihak lainnya.

 

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

    1. Masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat melakukan perbuatan hukum dan usahanya di wilayah Republik Indonesia serta memiliki segala perijinan yang diperlukan untuk kegiatan usahanya.
    2. Masing-masing Pihak memiliki seluruh perizinan yang diperlukan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, peraturan internal dan tidak ada izin-izin yang sedang dibekukan ataupun dicabut oleh instansi yang berwenang.
    3. Masing-masing Pihak tidak sedang menghadapi sengketa Tata Usaha Negara, Pidana, Perdata, lain-lain, yang secara material dapat mengganggu kegiatan operasional masing-masing Pihak atau mengganggu masing-masing Pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
    4. Masing-masing Pihak akan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
    5. Masing-masing orang yang mengikatkan masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini adalah berwenang untuk bertindak dan mengikatkan masing-masing Pihak.
    6. Pihak Kedua menjamin bahwa Produk Consumer yang diserahkan kepada Pihak Pertama tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku serta barang tersebut tidak dibebani jaminan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya (gadai, fidusia, dan sejenisnya) serta bebas dari sita hukum dengan bentuk apapun (sita jaminan, sita eksekusi, sita pidana, sita perdata, dan sita umum).

 

PASAL 10

FORCE MAJEURE

    1. Bahwa apabila terjadi huru hara, perang, aksi teroris dan bencana alam yang terjadi di luar kemampuan masing-masing Pihak untuk mengatasinya dan yang dinyatakan oleh pemerintah setempat, dimana hal tersebut membuat masing-masing Pihak gagal atau terjadi penundaan dalam melakukan kewajibannya terhadap Perjanjian ini  dalam waktu 30 hari kalender. (“Force Majeure”).
    2. Apabila Force Majeure tersebut terjadi, maka Pihak yang terkena dampak Force Majeure harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya termasuk bukti atas Force Majeure tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Force Majeure terjadi.
    3. Dalam hal Pihak yang terkena Force Majeure belum memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Force Majeure terjadiPara Pihak masih terikat dengan kewajiban Perjanjian ini.

 

PASAL 11

HUKUM YANG MENGATUR, 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

    1. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.

Jika penyelesaian perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai perselisihan kepada salah satu Pihak, maka Para Pihak menyetujui untuk melakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Tangerang dan berkedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Tangerang.

    2. Selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan Perjanjian ini.Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

 

PASAL 12

LAIN-LAIN

    1. Semua dokumen, surat dan keputusan maupun lampiran-lampiran yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh Para Pihak secara tertulis  yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
    2. Tidak ada ketentuan berdasarkan Perjanjian ini dapat dikesampingkan atau diubah kecuali disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
    3. Tidak ada perubahan Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali dibuat dalam format digital dan diinformasikan melalui Aplikasi RTMart Merchant kepada Para Pihak.
    4. Jika ada persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, persyaratan dan ketentuan yang lainnya akan tetap berlaku dan efektif secara penuh, dan persyaratan atau ketentuan yang tidak berlaku menjadi tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dan akan dianggap bukan menjadi bagian dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengubah dan mengganti ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak berlaku tersebut melalui format digital yang akan di informasikan melalui Aplikasi RTMart Merchant.
    5.    Perjanjian ini merupakan keseluruhan pemahaman dan kesepakatan antara Para Pihak menggantikan dan menempatkan kembali semua perjanjian sebelumnya antara Para Pihak baik tertulis atau lisan mengenai hal pokok Perjanjian iniSemua lampiran yang melekat pada Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
    6.   Hal-hal yang dipandang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan yang disebut Amandemen oleh Pihak Pihak Kedua dan disepakati oleh Pihak Pertama melalui Aplikasi RTMart Merchant. Amandemen tersebut merupakan bagian yang integral dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
    7. Judul dalam Perjanjian ini sifatnya hanya sebagai referensi atau untuk memudahkan rujukan dan isi dalam Perjanjian ini adalah mengikat para Pihak yang membuat dan menyetujui melalui format persetujuan secara digital dalam Aplikasi RTMart Merchant.

 Untuk dan atas nama,

PT RTMART GRUP INDONESIA

Direktur

 

Untuk dan atas nama,

Merchant

Pemilik